Be the one who love everyone.It's better than be the one who beloved by everyone

 yg merusak islam ternyata org islam sendiri…

KETIKA DOSEN SYARIAH MERUSAK SYARIAH

Ditulis oleh Adian Husaini

Pekan lalu, dalam acara workshop di Semarang, saya

mendapatkan kembali sejumlah nomor jurnal yang

diterbitkan di Fakultas Syariah IAIN Walisongo

Semarang. Jurnal ini beralamat di Fakultas Syariah

IAIN Semarang dan terbit atas ijin Dekan Fakultas

Syariah. Sudah beberapa kali kita bahas JURNAL ini

melalui forum CAP. Namun, setiap membaca edisi jurnal

ini, selalu memunculkan ketakjuban dan perasaan aneh,

mengapa dari sebuah Fakultas Syariah justru muncul

pemikiran-pemikiran yang merusak syariah, bahkan

merusak aqidah Islam itu sendiri?

Sebagai orang muslim, kita tentu pantas bertanya,

untuk apakah Fakultas Syariah didirikan? Bukankah

tujuannya untuk mengkaji syariah Islam dan berusaha

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa

dunia ini sudah terbalik-balik? Para pejuang Islam

terdahulu sibuk mengatasi serangan terhadap Islam yang

dilakukan oleh kaum orientalis. Kini, kita dipaksa

harus berpikir keras, mengapa anak-anak yang kita

didik ilmu syariah justru menjadi anti-syariah?

Lebih parah dari itu, justru kini bermunculan

dosen-dosen syariah yang aktif menghancurkan syariah

Islam. Jika George W. Bush anti-syariah Islam, kita

bisa maklum. Kita maklum, kalau Ariel Sharon benci

kepada Islam. Kita pun maklum jika setan senantiasa

berusaha menyesatkan manusia. Kita sangat paham, jika

bertahun-tahun para orientalis Kristen, seperti Peter

the Venerable, Arthur Jeffery, dan sebagainya

senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk

menyerang kesucian dan keotentikan Al-Quran. Tapi,

bagaimana jika semua serangan itu datangnya justru

dari dosen-dosen syariah? Kita perlu berteriak-teriak

terus sekencang-kencangnya untuk menyadarkan umat

kita, agar jangan lengah dan jangan tidur panjang

dalam kebodohan dan ketidakpedulian. Kita perlu

mengetuk hati dan pikiran para ulama dan pemerintah

agar memahami akar masalah yang sedang kita hadapi,

dan tidak terjebak ke dalam hal-hal yang superfisial.

Di dalam jurnal dari Fakultas Syariah IAIN Semarang

edisi 30/2006, misalnya, terdapat sebuah tulisan dari

Prof. Dr. Muhibbin yang berjudul “Nikah Tanpa Wali”.

Dia adalah Dekan Fakultas Syariah IAIN Semarang

periode 2002-2006. Profesor ini menyebarkan pendapat

bahwa untuk menikah, perempuan tidak memerlukan wali.

Sebab, sebagaimana laki-laki, perempuan juga dianggap

mampu untuk mengurus dirinya sendiri. Hukum yang

mewajibkan adanya wali bagi wanita dalam hukum

perkawinan dianggapnya tidak adil bagi wanita dan

bernuansa diskriminasi gender. Bahkan, dia katakan,

“Maka, secara rasional keberadaan wali nikah sangat

perlu dipertanyakan dan ditinjau ulang.” Menurut sang

profesor IAIN ini, jika keberadaan wali nikah bagi

wanita terus dipertahankan dalam hukum Islam, maka

perlu dipertanyakan kepada para ulama dan cendekiawan

tentang rasa keadilan yang digadaikan demi keberadaan

wali nikah. Untuk melegalisasikan pendapatnya yang

berbasis pada ide ‘kesetaraan gender’ profesor IAIN

itu lalu membuat pernyataan yang aneh: “Sejauh

penelitian ulama terdahulu maupun penulis sendiri,

Hadits-hadits tentang wali nikah di atas ternyata

tidak ada yang shahih.”

Benarkah hadits-hadits tentang wali nikah bagi wanita

tidak ada yang shahih? Pendapat ini sangat dulit

diterima secara ilmiah. Para ulama hadits dan ulama

fiqih telah banyak membahas masalah ini dengan sangat

terperinci. Dalam Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq

menjelaskan, bahwa hadits “Tidak sah nikah tanpa wali”

disahkan oleh Hakim dan Ibn Hibban. Banyak hadits lain

yang maknanya sejenis yang diterima oleh para ulama

sebagai hadits shahih atau hasan. Qurthubi misalnya,

juga menyatakan sebuah hadits shahih dalam soal wali

nikah bagi wanita: “Siapa pun diantara wanita yang

menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal,

nikahnya batal, nikahnya batal.”

Imam Tirmidzi menyebutkan bahwa hadits “Tidak sah

nikah tanpa wali” diikuti pula oleh golongan ahli ilmu

di kalangan para sahabat, seperti Umar, Ali, Abdullah

bin Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Mas’ud dan

Aisyah. Begitu juga para ahli fiqih di kalangan

tabi’in seperti Said bin Musayab, Hasan al-Bashri,

Syuraih, Ibrahim bin Nakhai, Umar bin Abdul Aziz, dan

sebagainya.

Sebenarnya, selama ini, dalam perjalanan hukum Islam

di Indonesia, soal wali nikah ini juga tidak menjadi

masalah. Kitab-kitab Fiqih pun sudah membahas masalah

ini dengan terperinci. Barangkali, si professor dari

IAIN Semarang itu pun dulunya menikah dengan istrinya

juga dengan wali bagi istrinya. Mungkin, dia nanti

juga mau menjadi wali bagi putrinya yang menikah.

Atau, jika dia konsisten dengan pendapatnya yang

keliru itu, jangan-jangan dia pun akan membiarkan

putri-putrinya menikah tanpa wali? Karena dalam

pandangannya, kewajiban adanya wali bagi wanita dalam

perkawinan dipandang sebagai penistaan derajat wanita.

Sebenarnya pandangan profesor IAIN itu telah

meletakkan perspektif gender di atas Al-Quran.

Perspektif gender dijadikannya cara untuk melihat

hukum-hukum Islam. Dalam perspektif gender, pembedaan

peran wanita dan laki-laki dalam aspek sosial-budaya

dipandang sebagai produk sosial-budaya yang bias

gender. Kaum pengusung gender memang memandang bahwa

perbedaan jenis kelamin laki-laki dan wanita tidak

membawa akibat apa-apa terhadap peran sosial budaya.

Menurut mereka, wanita tidak boleh ditempatkan sebagai

makhluk domestik dan laki-laki makhluk di luar. Kepala

rumah tangga tidak boleh diserahkan kepada kaum

laki-laki, hanya karena dia laki-laki. Laki-laki tidak

boleh diberi hak-hak dalam rumah tangga atau di luar

ramah tangga. Bagi kaum ini, laki-laki dan wanita

harus diberi kesempatan dan hak yang sama, baik di

dalam maupun di luar rumah.

Di dalam hukum Islam, memang ada perbedaan antara

wanita dan laki-laki. Wanita tidak diwajibkan untuk

mencari nafkah, laki-laki wajib menafkahi istrinya.

Wanita diizinkan untuk tidak shalat dan puasa karena

haid. Laki-laki tidak ada cuti shalat dan puasa karena

haid. Faktanya, aurat wanita juga berbeda dengan

laki-laki. Perbedaan hukum itu terkait dengan

perbedaan peran laki-laki dan wanita di dunia. Semua

perbedaan itu bukan menunjukkan tinggi dan rendahnya

status seseorang di mata Allah SWT. Jika seorang Ibu

bermakmum di belakang anak laki-lakinya dalam shalat,

bukan berarti di Ibu dilecehkan oleh anaknya. Jika

wanita diberikan hak cuti hamil dan haid, bukanlah itu

merupakan bentuk pelecehan oleh kaum laki-laki.

Seorang istri yang menyediakan minuman bagi suaminya

bukanlah suatu bentuk penindasan laki-laki atas

wanita.

Tapi, semua itu tergantung dari perspektif mana dia

melihat. Syahdan, seorang mahasiswi yang berfaham

kesetaraan gender pada sebuah perguruan tinggi Islam

di Jakarta merasa tersinggung ketika diberi kesempatan

menempati tempat duduk di suatu bus umum oleh temannya

yang laki-laki. Baginya, lebih terhormat berdiri

berdesak-desakan di suatu bus umum ketimbang menerima

belas kasihan kaum laki-laki. Bagi aktivis gender yang

dimotivasi ideologi ‘kiri baru’ (new left), mereka

bahkan memiliki perasaan dendam kepada kaum laki-laki.

Bagi mereka, laki-laki adalah kaum penindas wanita.

Ulama-ulama mereka tuduh sebagai kaum penindas yang

telah menafsirkan Al-Quran untuk kepentingan kaum

laki-laki. Karena itulah, mereka aktif menentang

berbagai diskriminasi peran sosial berdasarkan gender.

Hanya saja, hingga kini, kita belum mendengar protes

kaum penganut kesetaraan gender ini tentang pemisahan

kamar kecil (WC) bagi laki-laki dan wanita. Malah, di

sebuah mal di Lebak Bulus, Jakarta, terlihat sebuah

tanda tempat parkir khusus bagi pengemudi wanita.

Cara pandang kaum aktivis gender itu tentu saja sangat

berbeda dengan kaum Muslim yang memahami agamanya

dengan tenang tanpa perasaan dendam dan memandang

hidup ini sebagai ujian dari Allah untuk menjalani

peran masing-masing sesuai ketentuan dari Allah. Kaum

Muslimah selama ini merasa tenang dan bahagia hidupnya

ketika berkutat dalam kehidupan rumah tangga dan

mendidik anak-anaknya dengan baik. Seorang Muslimah

akan merasa nyaman dan bahagia ketika membersihkan

rumah, mencuci baju suami dan anak-anaknya,

menyediakan makanan bagi keluarganya. Semua itu

dijalani dengan suka cita, karena yakin, bahwa itu

adalah suatu ibadah. Konsep pengabdian dan ibadah ini

tentu saja luput dari pikiran kaum aktivis gender.

Walhasil, pendapat yang disebarkan oleh profesor IAIN

Semarang dalam soal wali nikah bagi wanita juga

merupakan pendangan yang sangat tidak bijak. Sebagai

dosen syariah, seyogyanya dia menghormati pendapat

para ulama yang jauh lebih alim dari dirinya. Untuk

apa dia menyebarkan pendapat seperti itu; apakah

sekedar WtS (waton suloyo/asal beda, red)? Atau ada

motivasi lain? Bagaimana jika para remaja putri

kemudian menganggapnya sebagai pendapat yang benar,

lalu mereka beramai-ramai kawin dengan pacarnya, tanpa

perlu meminta perwalian dari orang tua? Bukankah ini

akan menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat? Kita

heran dengan mental dan perilaku dosen-dosen syariah

semacam ini? Bukankah lebih baik dia mendiskusikan

terlebih dahulu pendapatnya tersebut dengan para ulama

dan para pakar bidang syariah dan hadits, sebelum

menyebarkan pendapatnya yang keliru itu ke tengah

masyarakat?

Pendapat yang asal-asalan tentang syariah Islam juga

ditunjukkan oleh dosen syariah lainnya di IAIN

Semarang, yaitu Rokhmadi, MAg. Pada Jurnal yang sama

edisi 28/2005, pada rubrik dialog hukum ada pertanyaan

kepada dosen syariah tersebut, bahwa di seorang

laki-laki asal Minang menikah dengan wanita Minang

tanpa harus memberikan mahar. Sebaliknya, justri pihak

wanita yang memberikan mahar, karena adat Minang

memang begitu. Pertanyaan itu dijawab oleh si dosen,

dengan mengatakan, bahwa masalah mahar adalah

berkaitan dengan hukum keluarga (al-ahwal

al-syakhshiyah) dan bukan ibadah mahdhah, yang harus

diterima apa adanya. Maka, katanya, nash-nash dalam

masalah ini terkait dengan kondisi sosio-kultural

masyarakat pra-Arab dan masyarakat Arab. “Artinya,

ketentuan hukum yang diekspresikan Allah dan Rasul-Nya

sangat dipengaruhi situasi dan kondisi setempat,

dengan menjadikan unsur budaya lokal saat itu sebagai

pertimbangan utama penetapan ajaran Islam. Bahwa

Al-Quran dan al-Sunnah sarat dan lengket unsur

historisitas. Maka, tidak tepat mengakui (menerima)

dan mempertahankan keberadaannya dengan segala

konsekuensinya.”

Jadi, menurut di dosen syariah itu, karena masyarakat

Arab menganut budaya patriarchi, maka wajar jika

kewajiban memberikan mahar diwajibkan kepada

laki-laki. Karena di daerah Minang yang dominan adalah

wanita (matriachat tribe), maka kata si dosen,

“Wajarlah mahar menjadi kewajiban pihak perempuan

karena posisinya di atas laki-laki dalam bersikap dan

martabat keluarga.”

Menyimak pendapat dosen-dosen syariah seperti ini,

kita tentu saja sangat prihatin, sekaligus geli.

Betapa naifnya pendapat ini. Sepanjang sejarah Islam,

kita melihat, tata cara perkawinan Islam yang satu di

berbagai belahan dunia Islam, tanpa memandang unsur

budaya. Jika mahar harus diberikan oleh pihak yang

dominan, sesuai sosial budaya, maka akhirnya soal

mahar ini tergantung kepada kondisi dan situasi

setempat. Padahal, untuk Indonesia saja, ada berbagai

budaya yang saling berlainan. Malah, bisa jadi,

kondisi personal tiap orang berbeda-beda. Jika

keluarga wanitanya yang kaya, sedangkan laki-lakinya

miskin, apakah laki-laki tidak harus memberikan mahar?

Si dosen itu telah melakukan kebohongan atau kebodohan

yang luar biasa yang menyatakan bahwa kewajiban mahar

bagi laki-laki adalah terkait dengan budaya pra-Arab

atau budaya masyarakat Arab. Dalam hadits riwayat

Bukhari dan Muslim disebutkan, Rasulullah saw tetap

mewajibkan mahar harus diberikan oleh laki-laki,

meskipun laki-laki itu sangat miskin, sehingga hanya

bisa memberikan mahar berupa bacaan ayat-ayat tertentu

dalam Al-Quran. Bahkan, Abu Thalhah pernah menikahi

Ummu Sulaim dengan mahar “masuknya dia ke agama

Islam”. Karena itulah, masalah kewajiban mahar bagi

laki-laki ini adalah masalah sunnah Rasululullah saw,

dan bukan urusan budaya Arab.

Pemikiran-pemikiran yang ‘nyeleneh’ dan merusak

syariah Islam memang sudah bukan hal yang asing lagi

di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Semarang.

Jangankan pemikiran yang menyerang syariah, pemikiran

yang menyerang Al-Quran habis-habisan pun dibiarkan

saja dengan leluasa diterbitkan dalam Jurnal ini. Pada

edisi 30/2006, Jurnal dari Fakultas Syariah IAIN

Semarang ini malah menurunkan satu tulisan yang

mengusulkan agar dilakukan amandemen terhadap

ayat-ayat Al-Quran yang dianggapnya bermasalah.

Menurut si penulis, yang juga alumnus Fakultas Syariah

IAIN Semarang, di dalam Al-Quran ada ayat “yang kotor”

dan ayat “yang bersih”. Karena itu, dia mengusulkan,

agar umat Islam berani “menghapus dalam pengertian

“mengamandemen” teks-teks keislaman terutama ayat-ayat

Quran yang “bermasalah” tadi.” (hal. 112-113).

Dengan semakin bertambahnya usia kampus-kampus Islam

di Indonesia, kita sebenarnya berharap, dari

Fakultas-fakultas syariah akan lahir

pemikiran-pemikiran bermutu yang benar dan sehat. Dari

kampus ini, kita harapkan lahir ulama atau cendekiawan

yang shalih yang menjadi panutan bagi umatnya. Tentu

saja merupakan musibah besar bagi umat, jika dari

institusi pendidikan Islam, lahir cendekiawan atau

pemikiran yang merusak Islam. Ke depan, kita berharap,

pihak Departemen Agama lebih berhati-hati dalam

mengangkap dosen-dosen syariah. Jangan sampai yang

anti Al-Quran justru diangkat menjadi dosen agama.

Tapi, yang membuat kita terheran-heran adalah sikap

para pejabat kampus dan para tokoh serta ulama di

Semarang yang berdiam diri terhadap tindak kemunkaran

yang sudah amat sangat keterlaluan dalam menyerang

Islam seperti ini. Kampus ini membawa nama Islam dan

menyandang nama Walisongo, para ulama yang sangat

berjasa dalam menyebarkan Islam di Tanah Jawa. Konon,

kabarnya, semua itu dilihat sebagai ‘wacana’ belaka.

Padahal, siapa pun tentu akan tersinggung, andaikan

anaknya menyebarkan wacana ‘perlunya membunuh orang

tua masing-masing’. Meskipun itu sekedar wacana. Di

dalam Islam ada adab dalam mencari ilmu. Tidak setiap

wacana boleh disebarluaskan seenaknya sendiri. Jika

masih dalam taraf belajar dan mencari ilmu, sebaiknya

para mahasiswa diajar adab mencari ilmu dalam Islam,

dan tidak berlaku sombong serta bebas sebebas-bebasnya

dalam menyebarkan pendapat yang keliru. Sekali lagi,

kita hanya bisa mengingatkan dan berharap, para dosen

dan mahasiswa yang menyerang syariah dan Al-Quran agar

bertobat dan memperbaiki pemikiran serta akhlak

keilmuannya. Wallahu A’lam. [Depok, 7 Juli

2007/www.hidayatull

Comments on: "KETIKA DOSEN SYARIAH MERUSAK SYARIAH– lagi2 kaum liberal….." (1)

  1. Mohon dukungannya untuk project pendokumentasian secara online lirik-lirik lagu minang periode 1950-1995
    Info selanjutnya silahkan klik link berikut ini
    http://laguminanglamo.wordpress.com/about/
    dan
    http://laguminanglamo.wordpress.com/undangan-berkontribusi/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: